Website Resmi Bappeda Kabupaten Kendal

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Website Info

welcome Welcome. Kami ucapkan Selamat Datang atas kesediaan anda telah berkunjung di Website Resmi Bappeda Kabupaten Kendal ini.

Prosedur Ijin KKN

Blog style Bagi perguruan tinggi yang ingin melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kabupaten Kendal, silahkan baca prosedurnya terlebih dahulu di sini.

Prosedur Ijin Penelitian

Blog style Untuk dapat melakukan penelitian di Kabupaten Kendal, maka prosedur untuk mendapatkan ijinnya bisa anda baca di sini

PEMKAB KENDAL TUNTASKAN PROGRAM PEMBANGUNAN PADA 2016 - 2021

sambutan dan pembukaan Musrenbang RPJMD 2016-2026KENDAL - Pemerintah Kabupaten Kendal siap menuntaskan program-program pembangunan yang belum selesai pada periode 2010 - 2015 pada periode 2016 - 2016. Demikian disampaikan Bupati Kendal dr. Mirna Anissa, M.Si dalam sambutannya pada pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan ( Musrembang ) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) 2016 - 2021, Senin (27/6) di Pendopo Pemkab Kendal.

Program-program pembangunan yang ada dalam RPJMD 2016 hingga 2021, menurut Bupati Mirna merupakan jawaban dan solusi untuk menyelesaikan berbagai persoalan dalam pembangunan jangka 2010 sampai 2015 yang belum selesai. RPJMD dalam periode Bupati Mirna dan Wakil Bupati Masrur Maskur telah dijabarkan dalam visi dan misi yang mewakili seluruh masyarakat Kabupaten Kendal.

Jangan Sampai Penyederhanaan Peraturan Dengan Terlalu Banyak Peraturan

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mewakili Presiden Joko Widodo membuka rapat paripurna Satuan Tugas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi, di Ruang Graha Sawala Gedung Ali Wardhana Kantor Kementerian Koordiantor Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (28/6) pagi. Rapat paripurna ini digelar untuk memastikan 12 Paket Kebijakan Ekonomi yang telah diluncurkan sejak 9 September 2015 lalu, berjalan dengan baik.

Menko Perekonomian Darmin Nasution kepada wartawan menjelaskan, dalam arahannya Wapres meminta agar Satuan Tugas mulai dalam upaya mempercepat dan mengefektifkan kebijakan ekonomi, yang akan difokuskan kepada paket-paket deregulasi.

Untuk itu, lanjut Darmin, Wapres mengingatkan, agar jangan sampai terjadi Satgas saat mengerjakan tugas-tugasnya, misalnya, karena mau menyederhanakan peraturan dengan terlalu banyak peraturan.

Selain itu berkaitan dengan peraturan atau kebijakan ekonomi, Wapres meminta agar diseminasi informasi dan penjelasannya lebih meluas. “Jangan melupakan kebijakan-kebijakan yang lain dan membatasi diri kepada paket-paket deregulasi yang ada,” pinta Wapres sebagaimana disampaikan Menko Perekonomian Darmin Nasution.

Adapun yang berkaitan dengan reform, Wapres mengingatkan agar kebijakan yang dikeluarkan lebih komprehensif dari hulu ke hilir di setiap bidang.

Bekerja Bersama untuk Indonesia Terang demi Ketahanan Energi

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terus secara aktif menggalakkan Program Indonesia Terang (PIT) setelah dicanangkan oleh Menteri ESDM di Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat, pada 21 April 2016 lalu. Sebagai langkah lanjutan, saat ini Unit Pelaksana Program Indonesia Terang tengah mempersiapkan kantor Koordinasi Wilayah Indonesia Timur di Ambon, Maluku yang diperkirakan akan mulai beroperasi di bulan Juli mendatang.

Masih belum maksimalnya rasio elektrifikasi di Indonesia memerlukan kerjasama antara Pemerintah, PLN dan instansi terkait lain untuk mencapai target 97% rasio elektrifikasi di tahun 2019. Negara yang dalam hal ini dibawah koordinasi Kementerian ESDM, akan memfasilitasi mekanisme penyediaan infrastruktur dengan feed-in-tariff (FIT), dan subsidi harga untuk mendorong kelayakan ekonomi pembangunan listrik pedesaan. PIT menyasar kepada 12.659 desa di 6 provinsi di Timur Indonesia yang belum terjamah oleh jaringan listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN). Perlu ada perhatian khusus untuk menerangi 2.519 desa yang masih gelap gulita.

Bappenas Terus Berupaya Meningkatkan Iklim Ketenagakerjaan


JAKARTA
– Ditemui di Bappenas pada Selasa (14/6), Direktur Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Maliki menyebutkan bahwa pemerintah terus berupaya meningkatkan iklim ketenagakerjaan dalam perencanaan pembangunan secara berkesinambungan setiap tahunnya.

Upaya peningkatan penciptaan lapangan pekerjaan ini menurut Maliki dapat ditempuh melalui kegiatan investasi padat karya, infrastruktur padat karya, dan kewirausahaan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2016 tercatat 5,5% atau menurun 0,31% dibandingkan Februari 2015. Saat ini penyerapan tenaga kerja di sektor perdagangan, jasa kemasyarakatan, serta listrik, gas, dan air tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor industri.

Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Kendal 2016-2021

konsultasi publik Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Kendal TAhun 2016-2021Mendasarkan Tahapan Penyusunan RPJMD sebagaimana ketentuan Permendagri Nomer 54 Tahun 2010, yaitu Persiapan Penyusunan RPJMD, Rancangan Awal RPJMD, Musrenbang RPJMD, Rancangan Akhir RPJMD, Pembahasan dan Penetapan Perda RPJMD. Tahapan yang harus dilalui setelah kegiatan Persiapan Penyusunan RPJMD (Backgroud Studi RPJMD) sampai dengan mempersiapkan Rancangan Awal RPJMD, yaitu pelaksanaan forum Konsultasi Publik. Penyelenggaraan Konsultasi Publik ini merupakan amanat Pasal 60 Permendagri Nomer 54 Tahun 2010 bahwa Rancangan Awal RPJMD yang disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dikoordinasikan oleh BAPPEDA kepada Kepala SKPD dan dikonsultasikan dengan publik untuk memperoleh penyempurnaan. Selanjutnya hasil masukan dari konsultasi publik merupakan penyempurnaan draft rancangan awal RPJMD yang akan dipakai sebagai bahan Kepala Daerah dalam mengajukan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, yang diajukan kepada DPRD  untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan.

KPK Bekali Integritas kepada Kepala Daerah Se-Jateng

pembukaan workshop integritasJakarta, 22 Maret 2016. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan Workshop Integritas bagi kepala daerah se-Provinsi Jawa Tengah, pada Selasa-Kamis (22-24/3) di Jakarta. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua KPK Agus Rahardjo. Para peserta terdiri dari 17 pasangan wali kota/bupati dan wakilnya yang terpilih pada Pilkada serentak tahun 2015 lalu. Ke-17 daerah tersebut terdiri dari empat kota dan 13 kabupaten, antara lain Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kota Magelang, Kab. Purworejo, Kab. Purbalingga, Kab. Kebumen, Kab. Rembang, Kab. Blora, Kab. Wonosobo, Kab. Boyolali, Kab. Semarang, Kab. Wonogiri, Kab. Pemalang, Kab. Kendal, Kab. Sukoharjo, dan Kab. Klaten.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, workshop ini diharapkan mampu memberi inspirasi para pucuk pimpinan di daerah tentang nilai-nilai antikorupsi dan integritas. Kesadaran untuk membangun integritas semakin menguat dengan adanya pola pikir bahwa korupsi terjadi karena lemahnya integritas. Karenanya, workshop ini menjadi penting untuk meningkatkan integritas, mencegah Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), serta memastikan semua sistem yang dibangun dapat selaras dan sesuai dengan kebutuhan.“KPK berharap dari workshop ini akan lahir tunas-tunas integritas yang akan membangun daerahnya dengan transparan dan akuntabel. Sebab, faktor manusia dipandang sebagai faktor kunci untuk perubahan,” katanya.

Agus juga mengapresiasi inisiatif Pemprov Jawa Tengah yang menginginkan jajarannya mampu bekerja optimal, berintegritas dan terhindar dari kejahatan korupsi, dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah. “Saya berharap, kegiatan ini tidak hanya dilakukan di Jawa Tengah saja, tetapi juga menular ke provinsi lain,” katanya.

Pelaksanaan Desk Pra Musrenbang Wilayah

Sekretaris Bappeda, Alexsius Yulianto (ketiga dari kiri) memimpin desk Pra MusrenbangwilSemarang - Desk Pra Musrenbangwil bertujuan untuk persiapan pelaksanaan Musrenbangwil di Kabupaten Semarang pada Tanggal 12 April 2016 mendatang dengan melakukan verifikasi usulan kegiatan yang sudah diinput melalui SIPPD Jateng. Kabupaten Kendal dihadiri oleh SKPD yang telah mengusulkan kegiatan, yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Ciptaru, Dinas Bina Marga, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, dan Dinas Pertanian dengan didampingi oleh Bappeda. Sedangkan SKPD yang mengusulkan namun tidak menghadiri desk adalah RSUD Dr. Soewondo, Dinas Sosial, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pemuda Olahraga.

halaman 1 of 22

 

Artikel Terkait

About us

Bappeda ( Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ) Kabupaten Kendal
Alamat : Jalan Soekarno-Hatta No. 191 Kendal - Jawa tengah
Telp/Fax. (0294) - 381225 Kode Pos 51311
Email 1: bappeda (at) kendalkab.go.id
Email 2: admin (at) bappeda.kendalkab.go.id

Copyright © Bappeda Kendal: Desember 2011 -
Show My Location
Credit to: Tim Website