Website Resmi Bappeda Kabupaten Kendal

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Website Info

welcome Welcome. Kami ucapkan Selamat Datang atas kesediaan anda telah berkunjung di Website Resmi Bappeda Kabupaten Kendal ini.

Prosedur Ijin KKN

Blog style Bagi perguruan tinggi yang ingin melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kabupaten Kendal, silahkan baca prosedurnya terlebih dahulu di sini.

Prosedur Ijin Penelitian

Blog style Untuk dapat melakukan penelitian di Kabupaten Kendal, maka prosedur untuk mendapatkan ijinnya bisa anda baca di sini

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Kendal

E-mail Cetak PDF

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan GenderInstruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 mengamanatkan kepada seluruh Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengintegrasikan PUG pada setiap tahapan proses pembangunan, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota pada semua bidang pembangunan. Dalam rangka mengintegrasikan pengaurusutamaan gender dalam proses perencanaan dan penganggaran, pada tahun 2003 diterbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah.

Pada tahun 2008 dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah dan telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomot 67 Tahun 2011. Peraturan ini menginstruksikan pada semua unit pemerintah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), untuk mengintegrasikan pengarusutamaan gender ke dalam perencanaan dan penganggaran. Menurut Permendagri tersebut, penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD.
Pengarusutamaan gender merupakan strategi pembangunan yang dilakukan dengan cara mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan kepentingan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program dan kegiatan di bidang pembangunan. Pengarusutamaan gender merupakan proses memasukkan analisis gender ke dalam program dan kegiatan dari instansi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program dan kegiatan instansi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan.
Dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan penganggaran di daerah, Permendagri Nomor 15 tahun 2008 yang diperbaharui dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 juga mengamanatkan kepada kabupaten/kota untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Pengarustamaan Gender (RAD PUG). Untuk mengimplementasikan amanat tersebut, maka Kabupaten Kendal perlu menyusun RAD PUG yang akan memberikan arahan kepada setiap stakeholders dalam melaksanakan strategi pengarusutamaan gender untuk mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dengan lebih fokus, efektif, sistematik, terukur dan berkelanjutan. Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender Kabupaten Kendal diharapkan dapat mendorong upaya percepatan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender.
Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) berisi apa yang harus dilakukan oleh siapa dengan cara bagaimana, dan output/outcomenya apa sehingga strategi pengarusutamaan gender benar-benar dapat diimplementasikan dalam rangka mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG).
Tujuan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender adalah sebagai berikut:
1.    Memberikan panduan dan arahan di dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan monitoring – evaluasi (monev) yang responsif gender pada setiap tahapan pembangunan.
2.    Mengefektifkan pelaksanaan strategi PUG secara lebih konkrit dan terarah untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan, dan  berkontribusi pada terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender.
Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender ditujukan untuk percepatan pencapaian millenium Development Goals (MDG’s), yaitu Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan, Mewujudkan Pendidikan Dasar Untuk Semua, Mendorong Kesetaraan Gender dan  Pemberdayaan Perempuan, Menurunkan Angka Kematian Anak, Meningkatkan Kesehatan Ibu, Memerangi HIV AIDS, Malaria dan penyakit menular lainnya dan Pelestarian Lingkungan, sesuai isu strategis di setiap tujuan.
Dasar Hukum penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender adalah sebagai berikut:
1.    Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2.    Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 juncto UU No. 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
3.    Peraturan Pemerintah Nomor  38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4.    Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5.    Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender;
6.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah diperbaharui dengan Persaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011.
Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender disusun untuk mencapai target sasaran :
a.    Mendorong implementasi perundang-undangan yang berperspektif gender
b.    Memperkuat jaringan kelembagaan pengarustamaan gender termasuk keterpaduan program dan kegiatan
c.    Memperkuat komitmen penganggaran yang responsif gender di SKPD
d.    Peningkatan kemampuan mengintegrasikan isu gender dalam program/ kegiatan di SKPD
e.    Pelaksanaan PUG dalam pembangunan sesuai dengan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di SKPD
Sasaran dari Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender adalah :
a.    Eksekutif, yang terdiri dari pejabat pemerintahan meliputi penentu kebijakan di seluruh SKPD (khususnya eselon III dan IV) baik laki-laki maupun perempuan.
b.    Legiaslatif.
c.    Yudikatif, yaitu semua unsur penegak hukum baik laki-laki maupun perempuan.
d.    Kelompok masyarakat diantaranya tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, karang taruna dan sebagainya.
Strategi pengarusutamaan gender  diimplementasikan pada seluruh tahap pembangunan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan. Implementasi pada tahap perencanaan pembangunan melalui :
a.    Penguatan prasyarat  yang terdiri dari 7 aspek yaitu dukungan politik, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, sistem data dan informasi, alat analisis  serta dukungan masyarakat sipil;
b.    Sektor/Lembaga menyusun RKA/KL di mana menggunakan data terpilah, melalui proses musrenbang, dan melewati tahapan analisis gender;
c.    Bappeda menyusun tolok ukur dan indikator kinerja;
d.    Adanya  komitmen  dalam menggoalkan anggaran.
Implementasi PUG pada tahap pelaksanaan pembangunan adalah :
a.    Memastikan fungsi managemen pelaksanaan pembangunan yang responsif gender (Koordinasi, Sinkronisasi, Sinergistis,Bimbingan Teknis dan Supervisi dilakukan oleh penerima mandat);
b.    Tidak ada kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan program yang responsif gender ditinjau dari aspek akses, partisipasi, kontrol dan manfaat.
Implementasi PUG pada tahapan monitoring dan evaluasi pembangunan adalah :
a.    sektor/lembaga melaporkan tentang pelaksanaan pembangunan yang responsif gender (LAKIP)  sesuai PP No.8/2006 tentang  Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
b.    BPPKB melakukan analisis format LAKIP sesuai PP No.8/2006 melaporkannya kepada Sektor/Lembaga sebagai feed back dan kepada Bupati sebagai bentuk akuntabilitas
c.    Membuat tambahan format LAKIP baru sesuai tolok ukur/indikator kinerja yang responsif gender.






Add comment

Harap mengisi comment dengan bahasa yang sopan.
Comment anda akan kami saring dulu sebelum ditampilkan. Terima Kasih.


Security code
Refresh

About us

Bappeda ( Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ) Kabupaten Kendal
Alamat : Jalan Soekarno-Hatta No. 191 Kendal - Jawa tengah
Telp/Fax. (0294) - 381225 Kode Pos 51311
Email 1: bappeda (at) kendalkab.go.id
Email 2: admin (at) bappeda.kendalkab.go.id

Copyright © Bappeda Kendal: Desember 2011 -
Show My Location
Credit to: Tim Website